Muratara,- Kinerja penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) Tahun Anggaran 2023 di pertanyakan.
Pasalnya, berdasarkan data dari APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Muratara menganggarkan dengan pagu 24.723.970.450.- Realisasi Rp.23.661.235.711.- atau 95,70 persen. Dengan kode rekening 1.03.1.03.0.00.0.00.01.0000.1.03.03.
Persoalan penyediaan SPAM di kabupaten muratara adalah komitmen dari pemerintah daerah, namun anggaran sebesar itu malah menjadi perhatian publik.
Tak tanggung-tanggung salah satu aktivis ternama silampari Bung Har, saat dijumpai awak media pada Selasa, (08/10/24) ia sangat mengencam keras atas kinerja DPUPR Kabupaten Muratara pada tahun Anggaran 2023. Waktu itu yang dipimpin oleh Junius Wahyudi, melalui DPUPR telah menganggarkan penyediaan SPAM di kabupaten Muratara yang menelan anggaran yang sangat pantastis.
"Ini yang dimaksud anggran sebegitu besar terkait pengembangan Sistem Penyedian Air Minum (SPAM) di Kabupaten Muratara pada tahun anggaran 2023,
sistem kerjanya bagaimana pembelian alat-alat pisiknya berupa apa saja, dan apakah semua Kecamatan yang ada di kabupaten Muratara merasakan ini," Jelas bung Har sembari menggelengkan kepala.
Ia menyebuut, Proyek yang bernilai puluhan miliaran rupiah itu di duga kuat gagal perencanaan. Meski di anggaran namun proyek tersebut tidak juga di nikmati oleh seluruh masyarakat di Muratara.
Lebih lanjut bung Har menyebut, tidak sampai disini saja kita akan kordinasi kepihak terkait dalam hal ini. Kejaksaan Negeri Kota Lubuk linggau untuk segera memanggil oknum Kepala DPUPR Kabupaten Muratara pada tahun anggaran 2023.
"Kita akan kawal terus angaran dana yang begitu besar ini, karena kami menduga ada permainan kongkalikong, ini uang negara jangan sampai disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Apalagi memperkaya diri sendiri," Ungkap bung Har.
